Berita dan Acara

Proyek Lapangan Desa Sambiroto Yang Memprihatinkan

Proyek Lapangan Desa Sambiroto Yang Memprihatinkan – Proyek pembangunan lapangan olahraga di Desa Sambiroto telah membuat warga netizen komplain. Salah satunya, …
Read More>>

Tekan Proyek dan Kontraktor Koruptif

Tekan Proyek dan Kontraktor Koruptif – Pengadaan barang dan jasa diproyeksikan secara terbuka dan bisa diakses semua orang melalui aplikasi …
Read More>>

Pemerintahan Terbuka Kunci Melawan Korupsi

Bojonegoro – Kemudahan akses informasi dan komunikasi menjadi salah satu terobosan untuk meminimalisir adanya tindak pidana korupsi dilingkup pemerintahan. Salah satunya …
Read More>>

Open Dokumen Kontrak, Awasi Kontraktor Nakal

BOJONEGORO – Kemajuan di bidang tehnologi informasi saat ini, mengharuskan kita untuk siap dengan keterbukaan. Karena dengan keterbukaan akan meningkatkan …
Read More>>

Tentang Bojonegoro Instiute

            Bojonegoro institute, adalah organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) yang berdiri pada tanggal 20 Februari 2005. Dengan Akte Notaris Didiek wahju indarta, SH. No 208 Tahun 2005. Selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesbanglinmas Bojonegoro pada  tahun 2006.

          Di awal pendiriannya, lembaga ini diharapkan dapat menjadi wakil masyarakat sipil dalam mengawal regulasi/kebijakan  dan pembaharuan tata pemerintahan lokal yang lebih baik, berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan mewujudkan kerangka demokratisasi dan desentralisasi, guna menuju relasi antara negara dan masyarakat yang kuat dan bermakna, serta kehidupan masyarakat sipil yang tangguh, semarak, dinamis dan partisipatif. Read more>>

Visi

Menjadi lembaga non pemerintah yang tangguh dan terpercaya dalam mempromosikan masyarakat yang merdeka dan pluralis, serta tata pemerintahan lokal yang baik.

Misi

  • Mengembangkan gagasan-gagasan kritis dan sikap demokratis warga masyarakat.
  • Memperkuat kapasitas masyarakat untuk bersuara (voice) dan keluar (exit) dari lingkungan yang tidak demokratis dan sentralistik.
  • Mendorong terciptanya kemitraan lokal yang berbasis pada prinsip saling percaya diantara stake holder pemerintahan lokal melalui perluasan ruang publik yang bebas, otonom dan dialogis.

Open Data Contract

Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka bagi publik. Di sektor ekstraktif, data-data kontrak terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan pun menjadi dibuka di publik

Hasil Kerja Kami

Renaksi OGP untuk Pembanguan di Desa
Demi Membangun Generasi Masa Depan
APBD Bojonegoro Tertinggi Kedua[..]