Reporter: _
Bojonegoro (beritajatim.com) – Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) harus lebih transparan dalam mengelola informasi kepada publik. Sebab, sebagai daerah ekstraktif, potensi korupsi akan tumbuh subur jika tidak adanya keterbukaan informasi di jajaran Pemerintahannya.

Direktur Bojonegoro institute, Aw Syaiful Huda, mengatakan, sebagai daerah penghasil migas, kekuatan belanja APBD mengalami peningkatan sangat signifikan. Pendapatan daerah, khususnya dari pendapatan migas sangat besar. Hal itu membuat Kabupaten Bojonegoro menjadi magnet bagi siapapun.

“Pasti banyak orang yang melirik Bojonegoro. Ingin tahu segala macam. Tidak hanya dari masyarakat kita. Dari luar daerah, bahkan orang luar negeri juga ingin tahu tentang perkembangan Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya, Jumat (20/03/2015).

Dia menilai positif dengan banyaknya tuntutan dari beberapa pihak mengenai transparansi dan peningkatan pelayanan informasi publik jajaran SKPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Ia melihat bahwa masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya informasi dan data.

“Pada era keterbukaan, pasti permintaan informasi dan standar pelayanan informasi publik itu akan dituntut selalu naik,” ujarnya.

Lebih lanjut Awe, nama panggilannya, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang. Oleh sebab itu, menurut dia, mekanisme transparansi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi tentang pelayanan informasi publik.

“Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah diatur tentang informasi apa yang boleh diakses publik dan informasi yang dirahasiakan. Kita harus mengacu dari situ,” imbuhnya.

Sementara, dampak kurangnya keterbukaan informasi publik ini maka bisa menjadi sarang koruptor. Sehingga dengan keterbukaan informasi publik ini diharapkan bisa meminimalisir banyaknya tindak korupsi. Selain itu, Pemerintah yang menjalankan KIP menjadikan masyarakatnya cerdas, dan berperan dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah yang tidak transparan akan mendapat image buruk, minim dukungan dan truts dari Masyarakatnya. Dengan transparansi, pemerintah akan mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat,” terangnya.

Ia juga menceritaan jika Bojonegoro Institute pada akhir Bulan Agustus tahun lalu (2014), sudah pernah menggelar pelatihan penyusunan Daftar informasi Publik (DIP), yang pesertanya 13 SKPD Kabupaten Bojonegoro waktu itu. “Peningkatan pelayanan informasi publik, merupakan salah satu isu yang jadi perhatian kami. Selain penanggulangan kemiskinan dan tatakelola migas,” pungkasnya. [uuk/kun]

Sumber: http://beritajatim.com/ekonomi/234097/bi_:_daerah_ekstraktif_harus_transparan.html