Reporter:_
blokBojonegoro.com – Mekanisme yang bisa menjamin bahwa Dana Abadi Migas ‘aman’ sedang digodok oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan Bojonegoro Institute (BI), salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi tata kelola Migas dan kemiskinan di Kota Ledre.

“Bagi saya mekanisme ‘aman’ itu sangat penting dan harus dititikberatkan. Sehingga, Dana Abadi Migas tidak dapat diambil oleh siapapun, baik bupati maupun parlemen berikutnya,” ujar Direktur BI, Abdul Wahid Syaiful Huda, Minggu (5/4/2015).

Pria yang akrab disapa Awe ini menambahkan, seperti pada gagasan awal, ada dua sumber dana besar yang sekiranya akan dimasukan 100 persen sebagai Dana Abdi Migas, yakni penyertaan modal atau Participating Interest (PI) sebesar Rp25 trilliun dan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

“Jika nantinya bentuk yang dipilih adalah deposito, tentu akan ada penambahan bunga di setiap tahunnya. Semangatnya Dana Abadi ini juga akan digunakan untuk anak cucu dan generasi yang akan datang,” imbuhnya.

Kebijakan dana abadi migas yang digagas Pemkab Bojonegoro ini merupakan insiatif sebagai inovasi daerah yang harus didukung dan dikawal implementasinya. Memang secara yuridis, kebijakan Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro sangat mungkin untuk diterapkan meski secara letter-like belum ada legislasi nasional atau produk hukum setingkat undang-undang yang mengatur hal tersebut secara umum. Namun, hukum positif di Indonesia, di samping mengacu kepada hukum yang bersifat umum juga mengatur hukum yang bersifat teknis. [oni/yud

Sumber: http://blokbojonegoro.com/read/article/20150405/bi-dana-abadi-migas-harus-diamankan.html