Bojonegoro – Hari Senin 18 Agustus 2014 menggelar audiensi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Acara dimulai pada pukul 09.00 wib di Kantog Bagian Hukum. Dari Bagian Hukum diwakili Ira Madda Zulaikhah (Sekretaris) dan Yanti.

Beberapa pegiat Bojonegoro Institute yang hadir dalam audensi; Kuncoro Bowo, Abdul Muis dan Aw. Syaiful Huda. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya keberadaan Draft Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Sebagaimana disampaikan Kuncoro Bowo, dari hasil audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu yang lalu, bahwa Draft Perbup tersebut sudah berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Menanggapai pertanyaan ini, Ira menjelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2014, Perbup sudah dinaikkan ke Asisten I Bupati. Dia memperkirakan, kemungkinan 2 (dua) minggu sudah ditanda tangani Bupati Suyoto.

“Kemungkinan, jika tidak ada kendala teknis, minimal dua minggu Perbup sudah ditanda tangani Pak Bupati. Jadi sabar dulu ya”, jelas Ira.

Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro ini, diantaranya mengatur mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana tertera dalam draft Perbup pasal 5 (lima) bahwa pedoman wajib dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Kami dari CSO (Civil Society Organization) sangat mengapresiasi pemerintah, dengan penyusunan Perbup tentang pelayanan informasi ini. Karena spirit yang dibangun oleh pemerintah melalui Perbup adalah peningkatan kualitas, mutu pelayanan informasi publik, sebagaimana mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”, komentar Abdul Muis.

Menurut dia, dengan segera disahkannya, yakni dengan ditandatangani Perbup tadi oleh Bupati Suyoto, maka setiap SKPD dapat segera membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Dijelaskan oleh Kuncoro Bowo, Peningkatan pelayanan informasi urgen dilakukan. Dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat akan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini dianggap olehnya, akan mendidik masyarakat dan memberikan rasa kepemilikan  masyarakat tentang kemajuan atau masa depan daerahnya. Akan muncul ide-ide atau inovasi dari masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro.

Harapannya, bagi masyarakat miskin, mereka dapat dengan sendirinya dapat meminta informasi terkait kebijakan/program pemerintah yang mereka butuhkan, serta mereka dapat juga menyampaikan keluhan-keluahan terkait kebijakan yang selama ini sudah dijalankan pemerintah dan dianggap tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya.

“Meskipun Kabupaten Bojonegoro, sudah memiliki model Dialog Jumat, dan sms center. Tapi dengan adanya PPID di masing-masing SKPD, ini akan memudahkan bagi peminta informasi. Mekanisme pelayanan informasi tidak ribet lagi, sebagaimana selama ini dirasakan pada saat kita minta informasi atau data di SKPD. Tentu dengan begini, masyarakat akan dilayani dengan cepat, adil, mudah”, kata Bowo.

Melalui pedoman yang tertuang dalam Perbup ini, ketika masyarakat meminta informasi atau suatu dokumen, maka langsung bisa diklasifikasi apakah yang diminta termasuk katagori yang dikecualikan ataukan yang itu katagori dokumen publik. Jika permintaan tersebut ditolak, masyarakatpun bisa mengajukan keberatan. Semua mekanisme diatur dalam Perbup tersebut (Ahsan).