Yusuf berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya. Kecuali sedikit untuk kamu makan// Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan// Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur. (Q.S. Yusuf; 47-49)

Diceritakan pada suatu hari Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus. Raja juga melihat ada tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya kering. Mimpi ini dialami raja secara berulang-ulang, menjadikannya risau dan sangat penasaran. Akhirnya Raja Mesir menyuruh para ahli tafsir mimpi untuk menjelaskan tafsir mimpi tersebut. Namun, tidak ada satupun yang mampu. Hingga pada akhirnya Nabi Yusuf (Alaihi salam) diminta memberikan tafsir pada mimpi tersebut.

Singkat cerita. Nabi Yusuf pun menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun ke depan, Negeri Mesir akan mengalami masa-masa yang subur. Panen melimpah ruah. Akan tetapi tujuh tahun berikutnya Negeri Mesir mengalami musim paceklik. Pada masa itu, akan sumberdaya penduduk mesir akan habis. Nabi Yusuf kemudian member saran agar penduduk mesir menyimpan sebagian hasil tanaman untuk menghadapi masa sulit tersebut.

Selanjutnya dalam konteks masyarakat jawa dahulu, dikenal kebiasaan saat panen (padi), mereka akan menyisihkan sebagian hasil panen padi tersebut (yang masih ada batang atau jeraminya) lalu menaruhnya ke dalam ‘lumbung’-sebuah bangunan rumah yang fungsinya untuk menyimpan hasil panen.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas, bahwa Sumber Daya Alam- utamanya sumberdaya tak terbarukan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga keberlanjutannya. Tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan, tanpa memperdulikan masa depan, dimana ketika sumber daya tersebut menipis, habis.

Dana Abadi Migas
Dana Abadi Migas memiliki banyak nama/istilah. Ada yang menyebutnya dengan nama Petroleum Fund, Trust Fund, Sovereign Wealth Fund, Endowment Fund, dan masih banyak lagi sebutan sejenis. Dana Abadi Migas merupakan kebijakan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan negara / daerah yang berasal dari sektor migas untuk tujuan menjamin keberlanjutan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Anggaran hasil penyisihan itu (Dana Abadi Migas), memiliki beberapa pilihan yang dapat menjadi tujuannya. Diantaranyai untuk stabilisasi fiskal, tabungan bagi generasi mendatang dan bertujuan untuk menghindarkan dari kutukan sumber daya alam.

Mengapa membentuk Dana Abadi Migas?
Ada enam alasan yang melatarbelakangi berbagai pihak, Pemkab. Bojonegoro dan termasuk Organisasi Masyarakat Sipil, Bojonegoro Institute – berinisiatif untuk membentuk Dana Abadi Migas. Pertama, sumberdaya migas merupakan sumberdaya yang tak terbarukan (non-renewable). Oleh karenanya daerah harus punya strategi menjaga keberlangsungan penerimaan revenue (pendapatan) tersebut pada saat produksi migas nanti sudah menipis. Pembentukan Dana Abadi Migas dengan cara menyisihkan atau menghimpun sebagian dari sektor migas merupakan effort menjaga keberlanjutan pembangunan pasca migas selesai. Sehingga dikala produksi dan revenue dari sektor migas menurun, disisi yang lain Dana Abadi Migas meningkat, yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Kedua, dorongan moral untuk mendistribusikan sumberdaya migas yang adil bagi generasi saat ini dan generasi akan datang. Kebijakan saving (menabung) dalam bentuk Dana Abadi Migas ini, agar generasi akan datang ikut menikmati revenue dari migas serta memiliki modal pembangunan yang cukup untuk keberlanjutan pembangunan. Dengan begitu generasi akan datang tidak hanya kebagian cerita-cerita kejayaan migas, puing-puing sisa fasilitas industri migas dan kerusakan lingkungan.

Ketiga, belajar dari pengalaman daerah-daerah penghasil migas, dimana justru tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia masih rendah dibanding daerah-daerah non-penghasil, tingkat konflik sosial tinggi dan kerusakan lingkungan cukup parah. Penyebabnya adanya peningkatan pendapatan daerah penghasil migas seringkali tidak diimbangi kapasitas perencanaan yang baik. Hal inilah yang dapat menimbulkan belanja-belanja berlebihan (overspending). Lebih buruk lagi jika para pemangku kebijakan sudah terjangkit mental pesta, sehingga pengeluaran yang dibuat hanya didasari semangat menghabiskan anggaran. Terlalu tingginya ekspektasi dan banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang saling berkompetisi untuk mendapatkan bagiannya tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan publik juga menyuburkan praktek korupsi-gratifikasi. Kondisi seperti ini lazim disebut dengan istilah kutukan sumberdaya alam. Dimana besarnya aliaran dana yang masuk dari migas kontradiktif, tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat.

Dana Abadi Migas juga bisa berfungsi untuk menghemat dan memperhalus belanja daerah. Pemerintah pun perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja publik, menetapkan kebijakan fiskal secara matang dan berdasarkan prioritas kebutuhan publik.

Keempat, pendapatan daerah penghasil migas rentan mengalami volatilitas (naik-turun), karena sangat dipengaruhi harga migas (global). Naik turunnya pendapatan yang tidak pasti ini menjadikan pemerintah daerah menemui kesulitan menetapkan anggaran dan perencanaan yang realistis. Pada saat penerimaan pendapatan migas ‘nyungsep’ daerah penghasil migas terancam gagal bayar, program pembangunan yang sudah direncanakan harus di-reschedule dan beberapa program pembangunan terancam tidak bisa terelaisasi. Seperti gagal bayar yang pernah dialami Kabupaten Bojonegoro di tahun 2009. Adanya Dana Abadi Migas, diharapkan dapat dipinjam untuk stabilisasi fiskal saat penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat ekstrim.

Kelima, kecendrungan daerah penghasil migas mengalami ketergantungan terhadap penerimaan dari sektor migas. Sehingga menjadi abai pada potensi penerimaan dari sektor non-migas. Pendapatan Asli daerah (PAD) kecil. Adapun potensi non-migas yang dapat meningkatkan PAD, misalnya BUMD dan lain sebagainya. Keenam, moment yang tepat untuk merumuskan tatakelola migas yang baik, karena eksploitasi dan produksi migas di Bojonegoro (Blok Cepu) baru dimulai. Dimana produksi puncak diperkirakan akan terjadi tahun ini sampai dengan 4-5 tahun ke depan.

Nilai Alokasi & Kelembagaan Dana Abadi Migas
Pada rumusan draft Raperda Dana Abadi Migas, untuk skema alokasi Dana Abadi menggunakan pola moving average resource revenue, dengan menggunakan proyeksi pendapatan SDA . Rumusan besaran nilai alokasi Dana Abadi Migas setiap tahunnya adalah; Pertama, 40% (empat puluh persen) dari rata-rata 5 (lima) tahun seluruh pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas dan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor Pertambangan. 5 (lima) tahun dihitung berdasarkan realisasi tiga tahun sebelumnya, anggaran tahun yang berjalan, dan proyeksi satu tahun mendatang. Kedua, Seluruh pendapatan participating interest yang diterima oleh Daerah pada tahun berjalan.

Pengelola Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro sesuai rekomendasi dari Kementrian Keuangan bahwa lembaga pengelola dana abadi yang paling tepat berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Karena mengacu praktek Dana Abadi Pendidikan yang dibentuk Pemerintah Pusat dan dikelola lembaga BLU (Badan Layanan Umum). Disamping itu juga jika penegola Dana Abadi Migas bentuk kelembagaanya BLUD, maka rekening Dana Abadi Migas menjadi terpisah dari rekening kas daerah, sehingga Dana Abadi Migas tidak masuk kategori idle cash (Dana Nganggur).

Transparansi Dana Abadi Migas
Partisipasi publik dan transparansi Dana Abadi Migas, merupakan salah satu isu utama dalam perumusan Dana Abadi Migas. Hal ini menyangkut dana publik yang cukup besar yang nantinya akan dikelola. Oleh karenanya berbagai pihak yang ikut terlibat merumuskan Dana Abadi Migas menyepakati; Pertama, Tujuan pembentukan dan penggunaan Dana Abadi Migas harus jelas. Hal ini agar memudahkan pengawasan dan kontrol pengelolaan Dana Abadi Migas; Kedua, Menetapkan Aturan keuangan dan Investasi Dana Abadi Migas; Ketiga, Membentuk lembaga independen yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, yang berfungsi terlibat dalam pegawasan, penetapaan penggunaan dana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Abadi Migas, dengan nama Wali Amanat. Keanggotaan Wali Amanah berjumlah ganjil antara 7 -11 orang yang mewakili unsur-unsur keterwakilan masyarakat daerah. Antara lain perwakilan tokoh agama, perwakilan akademisi, perwakilan kelompok organisasi perempuan, perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis, perwakilan tokoh budaya, perwakilan mantan pejabat daerah, dan perwakilan profesional keuangan; Keempat, untuk menjaga sifat keabadian Dana Abadi Migas dibuat mekanisme referendum untuk setiap proses perubahan Perda akan dilakukan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan istilah referendum terlalu sensitive, maka diusulkan istilah konsultasi publik.

Manfaat Hasil Pengelolaan Dana Abadi Migas
Supaya Dana Abadi Migas yang dihimpun memiliki nilai tambah atau keuntungan yang wajar, serta dengan mempertimbangkan segi keamanan dan resiko, maka Dana Abadi Migas akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian sertifikat Bank Indonesia (BI). Penerimaan pendapatan dari hasil penempatan portofolio Dana Abadi Migas hanya dapat dipergunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.

Itung-itungan kasarnya, misalkan Kabupaten Bojonegoro punya Dana Abadi Migas sebesar Rp 24 triliun dan dari penempatan protofolio mendapat keuntungan (misalnya) sebesar 6 % pertahun, berarti keuntungan yang didapat dari penerimaan pengelolaan dana abadi migas setiap tahun bisa mencapai Rp 1,4 Trilyun dan akan digunakan untuk peningkatan SDM.

Tujuan untuk peningkatan SDM di tiga bidang tersebut, diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro. Juga termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kontrol kebijakan. Sehingga kemajuan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang dicita-citakan akan terwujud. Sekian !

****

Penulis Aw. Syaiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute (Artikel ini pernah dimuat di Radar Bojonegoro; 28 Juni 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *