Dengan bergulirnya otonomi daerah – yang lahir atas amanat pasca reformasi (dimulai sejak 2001) – sebenarnya ia merupakan tonggak penting bagi masing-masing daerah untuk mampu memaksimalkan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya masing-masing. Karena pada prinsipnya kebijakan otonomi adalah sebagai jawaban atas beberapa kelemahan system sentralistik yang dianut oleh pemerintah sebelum reformasi.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Implementasi otonomi daerah adalah  pengejawentahan sistem desentralistik, sebagaimana mandat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, pemerintah pusat memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah agar memaksimalkan pembangunan berbasis lokal dengan proses, mekanisme dan tahapan pembangunan yang dibuat oleh daerah itu sendiri sebatas tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Melihat daripada itu semua, maka diperlukan sebuah kesiapan  pemerintah daerah, baik dari segi SDM sebagai modal pelaksana pembangunan, maupun instrument/rumusan yang nantinya menjadi pedoman-operasional pembangunan; berupa regulasi kebijakan yang strategis. Selain itu,  ada lagi kesiapan akan adanya sumber dana pembangunan, serta beberapa sarat lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, berkaitan dengan semangat otonomi selama ini, telah bamyak mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemaksimalan pembangunan daerah. Pembicaraan mengenai pembangunan daerah, disini bagian kelembagaan yang sangat vital  – yang tidak bisa dilewatkan pembahasan tentang peranan strategisnya, yaitu kelembagaan (otoritas) desa.  Mengingat peran desa cukup mendasar dan menjadi factor pendukung terlaksananya pembangunan daerah maupun nasional. Seringkali “desa” kurang mendapat perhatian lebih, kemungkinan itu disebabkan adanya anggapan bahwa otonomi daerah hanya fokus dilevel pemerintahan daearah/kabupaten. Padahal jika memandang lebih jauh, justru desalah sebagai basis kekuatan social-ekonomi dan politik masyarakat (grasroot).

Diantara  upaya/kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan akan menjadi bahan kajian dalam tulisan ini, yakni  keluarnya kebijakan pemerintah daerah yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional Berdasarkan Koefesien Variable Kawasan Di Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan yang dimaksud di atas, lebih dikenal dengan sebutan “Perbup ADD Proporsional”. Dikeluarkan sebagai respon atas masukan dari beberapa kajian (baik unsur LSM, Ormas, Tokoh masyarakat,dll) tentang perlunya pembagian ADD secara proporsional. Hal itu,  mengingat ada dua potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yakni kawasan hutan dan kawasan Migas. Bagi desa-desa yang berada dalam kawasan, dan atau sangat dekat dan dekat dengan 2 (dua) kawasan tersebut tentunya harus mendapat bagian/prosentase yang berbeda, mengingat sumbangsihnya pada pendapatan daerah atau rentan dampak yang ditimbulaknnya.

Misal desa-desa yang menjadi lokasi operasi kegiatan Migas atau yang beredekatan, tentu  lebih resisten  terdampak oleh kegiatan industry migas. Sehingga dari situ, harus dibedakan perolehan alokasi ADD-nya dengan melihat besarnya dampak yang ditanggung oleh desa-desa tersebut.

Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dibuat sebuah rumusan masalah yang nantinya hendak dijawab dalam tulisan ini:

  1. Bagaimanakah implementasi mekanisme Perbup ADD Proporsional Berbasis Kawasan di Kabupaten Bojonegoro?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditentukan tujuan dari dari policy paper ini adalah:

  1. Mengetahui lebih dalam tentang mekanisme pengelolaan (meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring) Perbup ADD Proporsional Berbasis Kawasan.
  2. Memberi telaah dan catatan kritis mengenai Perbup.
  3. Memberi masukan untuk penyempurnaan Perbup sehingga menghasilkan  format/instrument/mekanisme pengelolaan penerimaan daerah dari sektor Migas yang responsive.

Pendekatan Study

  1. Melaksanakan koordinasi melalui rapat, meeting stakeholder, lokakarya ataupun seminar.
  2. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait dari berbagai kalangan seperti instansi pemerintahan daerah, praktisi, akademisi, LSM dan masyarakat.
  3. Melakukan kunjungan lapangan ke beberapa desa untuk lebih memahami kondisi riil pengelolaan ADD di desa-desa, khususnya desa penghasil dan Ring I.

Tim Penulis

Abdul Muis
Aw. Syaiful Huda
Nanang Widodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *