Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Blora Jawa Tengah. Populasi penduduk di kabupaten ini sekitar 1.209.973 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki mencapai 598.365 jiwa dan penduduk  perempuan mencapai 611.608 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, sekitar 61,59 % bekerja di sektor pertanian[1].

Keunggulan kabupaten yang berada sekitar 110 km dari arah timur Kota Surabaya ini dahulunya dikenal sebagai daerah agraris. Sektor pertanian saat itu sangat dominan.  Komoditas unggulan kabupaten ini berupa komoditas tembakau dan kayu jati. Tetapi dalam dekade belakangan ini, wajah agraris itu mulai luntur. Saat ini menjamur pembangunan fisik yang cendrung mengarah ke sector industry (Diantaranya perhotelan, perumahan, pertokoan, dll). Sehingga   dapat dirasakan terdapatnya pergeseran dari sector agraris ke semi-industri.

Memang selain terkenal akan potensi alamnya berupa kawasan hutan, Bojonegoro juga terkenal dengan potensi alamnya lainnya; berupa kandungan minyak dan gas (Migas). Diperkirakan di perut bumi Bojonegoro, ada cadangan minyak mentah yang mencapai sekitar 650 juta barel[2]. Dan saat ini telah ada 2 (dua) perusahaan besar yang mengoperatori kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas di Bojonegoro, yakni ExxonMobile dan Petrochina.

Namun sebagaimana telah  diketahui secara umum bahwa kegiatan ekplorasi dan ekploitasi Migas, selain mengeruk keuntungan – melalui DBH yang peroleh pemerintah daerah – tetapi juga bisa mengundang petaka, melalui apa yang dikenal dengan istilah “kutukan sumber daya alam”. Diantaranya kerusakan lingkungan-sosial, maraknya praktek korupsi, pembangunan mercusuar yang tidak tepat sasaran dan terkesan menghambur-hamburkan dana dan lain sebagainya.

Melihat tantangan dan persoalan yang pasti akan muncul sebagai imbas dari kegiatan ekstraktif Migas di Bojonegoro di atas, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis yang harus diambil, agar bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya apa yang disebut sebagai suatu bentuk “kutukan sumber daya alam”.

Tidak kalah pentingnya dan menjadi catatan dalam pengambil kebijakan, bahwa sumber daya alam berupa Migas merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbarukan. Ia akan habis pada saatnya nanti. Dengan mempertimbangkan ini, jelas dibutuhkan perencanaan pengelolaan Migas untuk sector-sektor pembangunan yang berkelanjutan. Jika pada saatnya sumber daya Migas nanti telah habis, daerah sudah punya sector lain yang dapat menopang ekonomi-perndapatan daerah.

Oleh karenanya menarik untuk dikaji. Pada Bulan Agustus 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, membuat sebuah terobosan dalam bentuk regulasi yang menjadi bagian dari  usaha mengelola pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Regulasi yang digulirkan itu berupa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (investasi).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sendiri dapat didefinisikan sebagai penggunaan asset untuk memperoleh manfaaqt ekonomis, manfaat social dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Perda Penyertaan Modal, angka pasti anggaran yang dikeluarkan untuk penaman modal untuk PT BPR sebesar Rp 4 Miliar tahun 2011 dan Rp 2 Miliar pada 2012. Sedang untuk PT BBS sebesar Rp 10 Miliar untuk tahun 2012. Untuk Bank Jatim tidak dibatasi angka dan waktunya. Hanya diberi perkiraan prosentase berdasar penerimaan DBH  Migas. Tetapi paling tidak mulai tahun 2012, Bank Jatim akan menerima penambahan modal dari Pemkab Bojonegoro, sedikitnya Rp 20 Miliar.

Penyertaan modal ini menjadi penting, lantaran di dalam Perda disebutkan anggaran yang dibutuhkan akan diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Pemkab Bojonegoro sebagai daerah penghasil. Bahkan, batas atas yang ditentukan akan mencapai 40 persen dari total DBH Migas yang diterima akan diberikan kepada Bank Jatim. Sehingga, DBH Migas saat ini menjadi sumber penting dari sekian sumber pendapatan APBD Bojonegoro.

Tujuan Penulisan

Penulisan kertas kerja Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Di Kabupaten Bojonegoro, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam usaha meningkatkan PAD, melalui pemanfaatan peluang investasi dari sebagian DBH Migas, dan dari kertas kerja ini diharapkan dapat mendapatkan poin-point penting dari kebijakan sehingga dapat memberikan catatan kritis, evaluasi dan masukan dari pelaksanaan Perda tersebut.

Pendekatan Study

  • Melaksanakan koordinasi melalui rapat, meeting stakeholder, lokakarya ataupun seminar.
  • Melakukan FGD dengan stakeholder terkait dari berbagai kalangan seperti instansi pemerintahan daerah, praktisi, akademisi, LSM dan masyarakat.
  • Melakukan kunjungan ke institusi-intitusi terkait untuk melihat secara objektif.

[1] Sensus Penduduk Bojonegoro 2010

[2] http://energitoday.com/2013/03/05/pusat-andalkan-daerah-bojonegoro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *