Sudah jamak kita ketahui, bahwa penambangan minyak sumur tua menyimpan masalah yang sangat kompleks. Mulai dari adanya aktifitas ilegal mining, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan hutan, pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), blow out serta  kecelakaan kerja dalam penambangan dan lainnya.

Apakah semua kesalahan disemat hanya kepada para penambang saja? Tentu tidak. Jika menengok ke belakang, meski lapangan minyak sumur tua sudah berpuluh-puluh tahun dieksploitasi, tetap saja kesejahteraan masyarakat di kawasan sumur tua ini masih memprihatinkan.  Kesenjangan tampak meningkat. Satu sisi, muncul tuan-tuan pemilik modal yang meraup keuntungan, tetapi pada sisi yang lain banyak warga yang hanya jadi ‘kuli’ dengan tingkat ekonomi masih rendah.

Lebih miris lagi, kerusakan lingkungan makin parah. Warga pun makin tergantung pada sektor pertambangan yang sudah semi moderen ini, karena tidak punya pilihan lain. Misalkan memilih sektor pertanian, jelas tidak mungkin. Lahan makin kritis dan tidak cocok ditanami.

Ada banyak faktor penyebab persoalan di kawasan sumur tua ini semakin akut. Pertama, Pertamina Asset IV, sebagai pemilik Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) tidak melakukan pembinaan secara serius terhadap mitra Pertamina maupun kepada penambang langsung. Seperti pembinaan mengenai mekanisme penambangan tradisisonal yang baik dan aman, serta tidak menyalahi regulasi yang ada.

Kedua, Persoalan upah jasa angkat angkut yang diberikan Pertamina dianggap belum layak oleh para penambang. Padahal kebutuhan sehari-hari mereka semakin meningkat. Sehingga warga lebih memilih menjual ke pasar ilegal dari pada ke Pertamina.

Ketiga, Regulasi pengelolaan sumur tua mempunyai banyak kelemahan. Satu-satunya regulasi yang mengatur pengelolaan sumur tua, hanya berupa Permen ESDM No. 1/2008. Diantara kelemahannya adalah memberikan celah terjadinya pelanggaran di lapangan. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, pihak-pihak pemangku kebijakan seringkali saling tuding, saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab.

Keempat,  Adanya pihak luar – utamanya kelompok pemodal (investor) yang bermain, mengeruk keuntungan tanpa peduli pada persoalan sosial dan lingkungan sekitar kawasan. Mereka maunya hanya untung, dapat duit banyak. Keberadaan pihak luar-investor ini tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum. Alih-alih mengungkap keberadaannya, justru berhembus isu bahwa ada backing dari oknum aparat.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Saya menyebutnya sebagai masterplan pembangunan kawasan sumur tua, yang meliputi 3 (tiga) isu utama; ekonomi, lingkungan dan pariwisata. Isu Ekonomi, meliputi pemberian upah yang layak kepada penambang. Baik pertamina maupun pihak yang digandeng (Misal jika Pertamina jadi menggandeng BUMD/BUMDes) juga harus ikut menumbuhkan sektor usaha ekonomi produktif masyarkat lokal. Misalnya dengan jalan mengoptimalkan dana  Tanggungjawab Sosial/CSR-nya untuk pembangunan infrastruktur penopang perekonomian warga, reklamasi atau perbaikan lingkungan pertambangan. Pengelolaan CSR harus transparan dengan target/sasaran dan output yang jelas dan terukur. Mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan hingga  evaluasi musti transparan dan melibatkan partisipasi warga.

Misalnya meniru pembangunan kawasan masyarakat tambang di Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana CSR perusahaan tambang disana, diwujudkan untuk menumbuhkan usaha ekonomi riil masyarakat tambang.

Lalu isu Lingkungan, meliputi pembinaan mengenai amdal, pengolahan limbah, keselamatan kerja para penambang dan lain-lain. Pembinaan disini jangan sampai terkesan hanya sifatnya menggugurkan kewajiban saja. Tapi intens dilakukan dengan melakukan dialog dan pendampingan kepada penambang.

Isu wisata, misal dalam jangka panjang. Kawasan sumur tua diharapkan jadi icon wisata pertambangan tradisional. Misalnya dimulai dari pengenalan ke siswa/pelajar. Tentunya untuk mewujudkannya butuh waktu, mulai harus ditata segi keamanan, lingkungan dan keramahan warga.

Sebagai suatu masterplan, maka kerangkanya harus benar-benar matang. Milestones atau periodenisasi capaian target project musti jelas. Misalnya tergetnya dalam kurun lima sampai sepuluh tahun. Begitu pun bentuk-bentuk kegiatan, program dan strateginya juga harus ada. Disamping itu, tidak kalah penting perlunya kesepahaman antar stakeholders atau kelompok kepentingan; pertamina, pemerintah dan masyarakat, khususnya penambang – bahwa ini merupakan tanggungjawab semua pihak.

Para pemangku kebijakan harus dapat meyakinkan kepada warga, khususnya para penambang bahwa langkah yang hendak diwujudkan merupakan demi kebaikan bersama dan demi masa depan yang lebih baik. Tentunya untuk menumbuhkan keyakinan, kesadaran (awareness) dan partisipasi masyarakat tidak cukup dengan hanya sekali dua kali dialog. Tapi harus secara intens dilakukan. Masalahnya, kadang perusahaan maunya sasetan alias instan dan mengedepankan cara-cara represif.

*Oleh Aw. Saiful Huda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *