Diceritakan bahwa Liz Inacio Lula da Silva – Presiden Brasil (2003/2011), pernah berucap begini, “Pada akhir jabatan saya, setiap warga Brasilia (bakal) memperoleh makan pagi, siang dan malam secara berkecukupan”. Ungkapan (janji) semacam ini tentu bukan hal yang baru  di telinga kita, mengingat kata-kata manis  pejabat seperti itu (bahkan ada yang jauh lebih manis lagi) sudah sering terdengar nyaring. Masyarakat sudah terbiasa dikepung iklan politik yang manis-manis. Namun implementasinya apa? Alhasil, masyarakat lebih bnyak menanggung kecewa.

Akan tetapi, sosok Lis Inacio ternyata berbeda dengan kebanyakan pemimpin di negri ini. Ia benar-benar (berusaha) mewujudkan janjinya tersebut. Terbukti pada masa kepemimpinannya, Brazil mengalami lonjakan perkembangan ekonomi yang signifikan. Menempati rengking teratas, disusul negara Cina.

Liz Inacio tentu berbeda dengan tokoh Suyoto – Setyo Hartono. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang  jabatan strukturalnya. Lantaran karena yang satu  seorang presiden sedang satunya lagi adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Ini jelas perbedaan. Namun, yang bisa dikata sama adalah mereka sama-sama pemimpin. Memikul tanggung jawab; menerima amanat masyarakat. Jika Liz Inacio memimpin Negara Brazil, Soyoto – Styo Hartono memimpin Kabupaten Bojonegoro.

Meski sama-sama pemimpin, tentu visi keduanya pasti berbeda. Tidak mungkin sama persis, bahkan bisa juga berkontradiksi. Dalam teori kepemimpinan visi merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mendasar. Dan visi itulah nantinya akan mempengaruhi akurasi-akurasi atau orientasi-orientasi para pemimpin dalam menjalankan program dan roda pemerintahan.

Pelantikan dan Harapan

Pada hari Rabo 13/3/13, setelah melalui proses demokratis – akhirnya masyarakat Bojonegoro memiliki pemimpin baru. Pasangan incumbent H. Soyoto, MSi. dan Setyo Hartono dilantik kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2013/2018. Terpilihnya kembali, ini sudah tentu memunculkan harapan-harapan yang tidak ringan dari masyarakat. Masyarakat pasti akan mematok ekspektasi yang sangat tinggi kepada kinerja keduanya. Hal ini wajar, mengingat Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi-potensi strategis. Diantara potensi-potensi strategis itu yang paling mencolok adalah potensi sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam (migas).

Ada 3 (tiga) kawasan migas di Bojonegoro. Pertama, kawasan Blok Cepu (wilayah kerja meliputi Kecamatan Kalitidu; Ngasem; dan Gayam). Kawasan ini memiliki kapasitas produksi antara 20.000 bopd hingga 165.000 bopd. Kedua, kawasan Blok Sukowati (meliputi Kecamatan Kapas dan Bojonegoro). kapsitas produksi kawasan ini rata-rata antara 40.000 sampai 50.000 barel perhari/bopd. Ketiga, kawasan penambangan tradisonal (di bawah kewenangan EP Cepu – terletak di Kecamatan Kedewan dan Kaseman). Kapasitas produksi mencapai kisaran 1.644 barel perhari/bopd. Besarnya produksi migas ini, maka  Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sebagai daerah penghasil migas, dan akan memiliki potensi besar sebagai penyumbang kebutuhan minyak nasional.

Dari sumbangsih Kabupaten Bojonegoro terhadap kebutuhan minyak nasional, maka setiap tahunnya daerah  akan mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Pada tahun 2013 ini, nilai DBH migas mencapai angka Rp. 414 milyar. Sebuah nilai yang sangat besar dan tentunya memberi harapan-harapan besar pula. Diperkirakan dengan adanya DBH tersebut, maka total pendapatan daerah dapat mencapai Rp. 1,9 triliun. Otomatis kekuatan pendapatan APBD yang besar maka sudah barang tentu berpengaruh pada besarnya kekuatan belanja pemerintah. Termasuk juga kekuatan alokasi dana untuk perencanaan-perencanaan pembangunan daerah.

Namun memandang nilai DBH migas saja dengan tanpa mempertimbangkan konsekwensi  effect dari ekplorasi migas, tentu dapat melalaikan kita pada istilah “kutukan sumber daya alam”. Yakni terjadinya gejolak social dan kerusakan alam sebagai akibat eksplorasi alam. Hal itu bisa saja (bahkan bisa dibilang “pasti”) terjadi jika pemanfaatannya tidak didukung dengan perencanaan-perencana pembangunan yang  matang. Istilah kasarnya, orientasi hanya mengejar pendapatan tanpa memperdulikan akibat-akibat yang ditimbulkan di kemudian hari.

Kekhawatiran terhadap kutukan sumber daya alam ini dipertegas akan argumentasi bahwa sektor pertambangan merupakan sektor ekonomi yang habis pakai (tidak dapat diperbarui). Sehingga pertimbangan jangka panjang – termasuk kemungkinan-kemungkinan apa jadinya nanti jika sumber migas tersebut habis – sepatutnya masuk dalam pertimbangan  pembuatan perencanaan pembangunan. Termasuk juga akurasi-orientasi program untuk membangun sektor ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Sektor Basis atau pembangunan mercusuar ?

Diolah dari data Bojonegororo dalam Angka , pada tahun 2011 sekitar 45 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah bermata pencaharian di sektor pertanian. Artinya dilihat dari prosentase ini, maka ekonomi sektor basis masyarakat di daerah kaya minyak ini merupakan sektor pertanian. Namun meski sebagai sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar dibanding sektor-sektor yang lain, sektor  pertanian dalam menyumbang PDRB Kabupaten Bojonegoro masih kalah jauh dengan sektor pertambangan. Jika sektor pertambangan mampu menyumbang PDRB sebesar 44 %, sedang sektor pertanian hanya mampu 19 %. Padahal sektor pertambangan tersebut  hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2 %.

Dengan demikian, maka sektor pertanian harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mengingat juga bahwa kantong-kantong kemiskinan di Bojonegoro  ternyata didominasi daerah-daerah basis pertanian. Banyak para petani yang hanya berpenghasilan di bawah Rp. 500.000 per/bln. Hal itu belum lagi banyak persoalan yang terus melilit para petani hingga sampai saat ini. Seperti bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang merupakan masalah klasik. Ada lagi permainan permainan harga pasar, hama tanaman dan lain sebagainnya.

Maka, kita pun patut mempertanyakan visi pemerintah daerah ke depan. Minimal 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini Ini terkait dengan rencana pemerintah yang akan menggunakan DBH migas untuk membangun beberapa bangunan yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Seperti adanya rencana pembangunan gedung Pemkab senilai 15 miyar rupiah, Kantor Dinas Pendidikan senilai 13 milyar rupiah pembangunan GOR dan Jembatan Padangan-Kasiman senilai 30 milyar (Sumber; Radar Bojonegoro 19/3/2013).

Bukan berarti rencana pembangunan diatas (baca: pembangunan gedung pemkab, dst) itu salah. Bukan ! Mengecualikan  rencana pembangunan jembatan Padangan-Kasiman. Perencanaan pembangunan di atas tentu untuk saat ini belum tepat. Karena jika menimbang dengan pertimbangan azaz manfaat dan skala perioritas tentu lebih tepat jika dana sebesar itu  dipergunakan untuk membangun sektor pertanian yang nantinya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, yang seharusnya  lebih membutuhkan asupan rizki dari sektor migas.

Kita tengok saja, pada awal tahun 2013 ini, terhitung sudah sebanyak 3 (tiga) kali bencana banjir datang. Kerugian terbesar sudah pasti dialami oleh kalangan petani, terutama mereka  yang lahan pertaniannya di bantaran bengawan solo. Di Kecamatan Baureno contohnya. Puluhan hektar padi yang sudah siap panen akhirnya rusak diterjang banjir. Ini contoh persoalan banjir yang mendera petani dari tahun ke-tahun.

Namun tidak hanya sampai disitu. Pada saat kemarau, kondisi alam berkontradiksi ekstrim. Yakni adanya ancaman kekeringan. Hal ini dikarenakan mayoritas lahan pertanian memang masih mengandal tadah hujan. Sebagaiman digambarkan data dari Dinas Pertanian (Th. 2012) diketahui bahwa luas lahan pertanian saat ini sekitar 37,83 % dari total luas daerah. Dirinci untuk sawah pertanian dengan irigasi teknis hanya 22,40 %, sedang sawah non-irigasi alias tadah hujan sangat besar, mencapai 51,80 %. Ini adalah salah satu contoh persoalan irigasi di sektor pertanian, belum yang lainnya. Seperti kesulitan dalam permodalan, penyempitan lahan dan lain sebagainya.

Kita tentu berharap dan mendorong adanya visi pemerintah untuk membangun pertanian modern di kabupaten ini. Pastinya dengan perencanaan pembangunan yang strategis dan memihak pada sector basis. Seperti pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan dan moda transportasi pertanian), pemanfaatan ilmu & tehnologi serta tentunya pembangunan SDM para petani kita. Termasuk juga dalam menghadapi bencana alam (banjir, hama, kekeringan,dll.). Dengan kata lain pemerintah saat ini perlu membuat konsep perencanaan pembangunan dengan prinsip people based development – meminjam istilah Airlangga Pribadi Kusman (2013). Yakni pembangunan ekonomi basis dan pastinya yang berkelanjutan.

Jangan sampai (ibarat sebuah rizki) dari eksplorasi migas hanya dapat dirasakan orang-orang elit dan berduit. Sedangkan masyarakat bawah-petani semakin terpinggirkan dan tercepit. Bukan hanya lahan mereka yang kini mulai sempit. Bahkan dalam pembuatan perencanaan pembangunan pun mereka hanya dipandang dengan setengah hati (cenderung diabaikan). Jika itu terjadi, tentu ini akan mengulang penerapan sistem ekonomi warisan kolonial,  dimana masyarakat kecil (pribumi) memang sengaja dimiskinkan secara sistem (Hatta;1970). Hanya mungkin akan dengan formula atau bentuk yang berbeda. Tetapi subtansinya sama. Yakni adanya system kebijakan pembangunan (khususnya ekonomi) yang belum berpihak pada masyarakat kecil-miskin. Dalam konteks Bojonegoro saat ini adalah masyarakat petani.

Tentu harapan besar kita menanti kinerja Bupati-Wakil Bupati kita ini, yang baru sepekan kemaren dilantik – akan  lebih visioner, progresif  dan punya keberpihakan pada masyarakat lokal (khususnya masyarakat miskin-masyarakat petani). Sehingga cita-cita bersama; Bojonegoro yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam berkeadilan dapat  terwujud. Semoga.

Bojonegoro, 24 Maret 2013

*Penulis; Aw. Syaifu huda, Tim Peneliti Bojonegoro Institute (BI) tentang Tinjauan Ekonomi dan Pelayanan Sosial di Daerah Tambang Migas(2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *