Open Data Contract

Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka bagi publik. Di sektor ekstraktif, data-data kontrak terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan pun menjadi dibuka di publik.

Keterbukaan dokumen kontrak (open data contract) ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi : 

1.Kontrak politik oleh Bupati (dan politisi) yang meliputi Renstra Pemda, RKPD, KUA-PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berikut pelaporan-nya;
2.kontrak profesional (antara Bupati dengan) Kepala SKPD yang meliputi Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
3.kontrak bisnis oleh SKPD dengan businessman (penyedia/pengusaha/badan usaha) dalam proses pengadaan
barang/jasa.

Dengan adanya keterbukaan dokumen kontrak (Open Data Contract) ini diharapkan aakan memperkecil kemungkinan terjadinya praktek korupsi di kabupaten Bojonegoro, dan juga diharapkan publik dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa ini.

Untuk Melihat Dokumen Kontrak Klik link di bawah ini : 
http://bos.bojonegorokab.go.id