Bojonegoro – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) selama ini mati suri.

Menurut Kepala Bagian Sosial Budaya, Bappeda Bojonegoro, Rahmat Junaedi, tim yang dibentuk tidak memiliki kekuatan apalagi di daerah. Oleh sebab itu  pada awal jabatan di akhir 2014 lalu, bertekad menghidupkan kembali tim yang diketuai oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.

“Salah satu langkah saya melakukan penyegaran dan pelatihan. Supaya pelaksanaan TKPKD bisa dilaksanakan berdasarkan data yang akurat,” ujarnya kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (26/3/2015).

Rahmat menyatakan, telah melakukan pelatihan dan penyegaran terhadap Tim  TKPKD dengan menghadirkan Bappenas beberapa waktu lalu. Sehingga, kinerja tim ini bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat Bojonegoro.

“Sekarang ini, kita mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 16 persen menjadi 14,75 persen,” tukasnya.

Dia menyatakan, angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bojonegoro sebanyak 1,2 juta Jiwa. Untuk itu bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bojonegoro Institute (BI) untuk menjalankan visi dan misi tim ini.

“Kita akan mencari solusi bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Bojonegoro secara nyata. karena sekarang ini hanya parsial dan sulit dikendalikan,”imbuhnya.

Sementara itu, Direktur BI, Awe Saiful Huda, mengatakan,  upaya untuk menekan atau mengurangi angka kemiskinan membutuhkan, dan melibatkan banyak pihak. Bukan saja government, tapi juga pihak-pihak yang lain seperti akademisi, perusahaan dan lain sebagainya.

“Dari pihak government saja, dibutuhkan pula keterlibatan satuan-satuan kerja (SKPD) untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain, saling berkoordinasi untuk membuat sebuah kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam upaya menanggulangi kemiskinan,” tukasnya.

Dia menyatakan, hal ini dimaksudkan agar dalam penanggulangan kemiskinan itu harus tepat sasaran. Identitas si miskin, tempat tinggal si miskin dan apa saja penyebab mereka itu menjadi miskin.

Sementara itu, berdasarkan amanat Perpres No. 15 tahun 2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Di Kabupaten Bojonegoro, TKPKD ini juga sudah dibentuk. Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/23/KEP/412.11/2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam surat keputusan di atas, disebutkan ada 3 (tiga) tugas TKPKD. Pertama, melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; Kedua, mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan ketiga, melaporkan pelaksanaan tugas TKPKD tersebut kepada Bupati. Selanjutnya agar memudahkan kelancaran tugas, dibentuklah kelompok kerja TKPK Kabupaten Bojonegoro.

“Yaitu kelompok kerja pendataan dan sistem informasi, kelompok kerja pengembangan kemitraan dan kelompok kerja pengaduan masyarakat,”imbuhnya. (rien)