BOJONEGORO INSTITUTE

 

Bojonegoro institute, adalah organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) yang berdiri pada tanggal 20 Februari 2005. Dengan Akte Notaris Didiek wahju indarta, SH. No 208 Tahun 2005. Selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesbanglinmas Bojonegoro pada  tahun 2006.

Di awal pendiriannya, lembaga ini diharapkan dapat menjadi wakil masyarakat sipil dalam mengawal regulasi/kebijakan  dan pembaharuan tata pemerintahan lokal yang lebih baik, berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan mewujudkan kerangka demokratisasi dan desentralisasi, guna menuju relasi antara negara dan masyarakat yang kuat dan bermakna, serta kehidupan masyarakat sipil yang tangguh, semarak, dinamis dan partisipatif.

Mandat besar ini, tentu  tidak semata sebagai bentuk respon dari cita-cita masa depan menuju human-well being. Tetapi prinsip-prinsip kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan yang diidamkan oleh seluruh bangsa Indonesia, tidak akan tercapai bila tidak ditopang oleh governance yang demokratis dan otonom. Demikianlah BOJONEGORO INSTITUTE – yang didirikan oleh para pegiat/aktifis social ini – akan berkarya untuk memberikan kontribusi terhadap cita-cita mulia ini.
Pendiri dan pegiat BOJONEGORO INSTITUTE percaya, bahwa demokratisasi adalah upaya membawa negara lebih dekat ke masyarakat, membagun kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diwujudkan dengan pertanggungjawaban pemerintah, transparansi  (kebijakan, keuangan dan pelayanan), perbaikan pelayanan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat bawah.

 VISI DAN MISI

V I S I
Menjadi lembaga non pemerintah yang tangguh dan terpercaya dalam mempromosikan masyarakat yang merdeka dan pluralis, serta tata pemerintahan lokal yang baik.
M I S I
  • Mengembangkan gagasan-gagasan kritis dan sikap demokratis warga masyarakat.
  • Memperkuat kapasitas masyarakat untuk bersuara (voice) dan keluar (exit) dari lingkungan yang tidak demokratis dan sentralistik.
  • Mendorong terciptanya kemitraan lokal yang berbasis pada prinsip saling percaya diantara stake holder pemerintahan lokal melalui perluasan ruang publik yang bebas, otonom dan dialogis.

 PROGRAM UTAMA

Untuk mewujudkan cita-cita diatas, BOJONEGORO INSTITUTE memiliki dua program utama sebagai manifestasi dari mandat sosial (social mandatory). Yakni :

  • Program Good Governance dan Otonomi Lokal

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka strategi dan langkah-langkah Bojonegoro Institute adalah dengan:

  1. Mendorong tercipatanya transparansi, responsifitas dan akuntabilitas pemerintah lokal.
  2. Mendorong reformasi pelayanan publik menjadi lebih terbuka, efisien, efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
  3. Memperkuat kapasitas dan otonomi pemerintah lokal dalam melakukan perencanaan pembangunan dan mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  • Program Demokrasi dan Penguatan Civil Society

  1. Menyebarluaskan ide-ide dan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat.
  2. Mengembangkan model demokrasi alternatif yang sesuai dengan keragaman kebiasaan dan kultur lokal.
  3. Memperkuat kultur demokratis antar warga masyarakat.
  4. Memperkuat modal sosial sebagai basis desentralisasi dan demokrasi lokal.
  5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintah dan pembangunan.
  6. Mengembangkan forum warga ditingkat lokal yang mewadahi komunikasi dialogis antara unsur pemerintah dan masyarakat.
  7. Membangun kerja sama dan jaringan antar institusi lokal.

AKTIFITAS UTAMA

Untuk menggerakkan dua program diatas, BOJONEGORO INSTITUTE merancang beberapa aktifitas utama :

  1. Penelitian aksi yang bersifat kritis dan partisipatif terhadap berbagai fenomena ketidakberdayaan masyarakat, terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisi masalah serta kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil penelitian senantiasa dirumuskan sebagai modal untuk keperluan program aksi dan perubahan dalam masyarakat.
  2. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang merupakan wahana mendiseminasikan pemikiran kritis dan mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Pendidikan dan pelatihan juga menjadi media assistensi untuk meningkatkan kapasitas aktor-aktor strategis seperti aktifis sosial, mahasiswa, birokrasi desa dan lain-lain.
  3. Publikasi yang merupakan sarana artikulasi dan sosialisasi ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktifitas kelembagaan. Bentuk dan hasil publikasi ini adalah Media Massa dan Buku.
  4. Advokasi, yaitu gerakan bersama melalui analisis kebijakan, dialog, dan public hearing untuk melakukan perubahan kebijakan publik di pemerintah daerah dan pengorganisasian dalam arena masyarakat sipil (desa).

STRATEGI

Dalam melakukan penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, BOJONEGORO INSTITUTE mengambil berbagai strategi :

  • Berpihak, yakni kajian-kajian ilmiah yang digelar tidak semata-mata bersandar pada prinsip obyektifitas, tetapi lebih pada intersubjektifitas yang berpihak demi kepentingan dan perubahan masyarakat.
  • Dekonstruksi, yakni sebagai upaya membangun wacana-wacana tandingan atas wacana-wacana hegemonik yang bersumber pada rezim global, negara, masyarakat dalam konteks sosio kultur.
  • Diseminasi, yakni wacana-wacana tandingan yang di bangun dengan dekonstruksi disebarluaskan ke publik melaui opini, publikasi, seminar, diskusi, pelatihan dan lain sebagainya.
  • Fasilitasi, yaitu memberikan ruang dialog antar segmen dan sekaligus mendorong pembentukan maupun penguatan institusi-institusi lokal yang demokratis.
  • Partisipasi – intervensi, yakni proses pendidikan politik yang menggunakan kombinasi antara partisipasi kelompok sasaran dan intervensi intelektual. Partisipasi dimaksudkan sebagai upaya penggalian kearifan lokal, sedangkan intervensi intelektual merupakan upaya transfer pengetahuan dan kebajikan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.
  • Asistensi, yakni bentuk transfer pengetahuan dan penguatan ketrampilan melalui media pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola local governance.
  • Advokasi, yaitu yakni kampanye bersama untuk melakukan perubahan kebijakan di ranah negara dan rekayasa budaya di ranah sosio-kultur.

PROGRAM EXPERIENCE

 

PROGRAM

MITRA

Tahun

Riset aksi Participating Intersest

 –

 2005

Studi; need assasment masyarakat sekitar tambang minyak

 LP3ES

 2005

Pendampingan civil community development  (9 Desa) sekitar tambang minyak

 –

 2005

Pembentukan Organisasi Petani Bojonegoro

 2006

Riset Pengembangan Usaha Kecil Menengah

 PUPUK-Surabaya

 2006

Government Advocation for Participating Interest Based Local Share

 –

 2007

Study Implementasi saham rakyat (Cepu Block Invesment)

 2007
Community Emergency Respon Management

 OXFAM GB

 2008
Facilitating Better Local Governance of Oil Revenue For Improved Social and Economic Development in Bojonegoro

 Revenue Watch Institute
LGI-Pattiro

 2008-2012
Pendidikan Pemilih untuk Pemilu 2009

 DEPDAGRI

 2009
Pelatihan Kewirasusahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan

 Kemenpora-Depdiknas

 2009
Pembuatan Film Dokumenter “People, Oil, Policy; Playing between welfare and curse”

 RWI-LGI-Pattiro-LPAW

 2009
Community Score Card

 RWI-ANSA-EAP

 2011
Penguatan Parlemen

 RWI-IPC

 2011
Program Promoting Transparency & Accountability Of Subnational Oil & Gas Management For Sustainable Development In Bojonegoro

 Revenue Watch Institute

 2013
Studi Lapangan Peserta Pelatihan Tatakelola Industri Ekstraktif se-Asia Pacific di Bojonegoro

 Polgov UGM-RWI-USAID

 2014
Reversing the Resource Curse Throught Poverty Alleviation

 Ford Foundation
Publish What You Pay-Ind.

 2014-2015


ALAMAT

Kantor: Jln. Panglima Polim Gg. Mangga I – Bojonegoro, 62115. Jawa Timur. Telp / Fax 0353 888557 / Mobile 082335823234
Email : institute_bojonegoro@yahoo.co.id
Website :   www.bi.or.id