BOJONEGORO – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terpilih sebagai Pilot Project Open Government Partnership (OGP), maka tahapan selanjutnya Pemkab Bojonegoro harus menyusun Rencana Akasi (Renaksi) OGP Kabupaten Bojonegoro 2016-2017. Renaksi ini harus disusun bersama-sama dengan multipihak, Pemkab dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Bojonegoro Institute, merupakan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang turut memberikan dukungan (Endorsement Letter) untuk keikutsertaan Kabupaten Bojonegoro dalam Open Government Partnership Award 2016, saat ini juga ikut mengawal penyusunan Renaksi OGP Kabupaten Bojonegoro, telah mengusulkan beberapa rencana aksi. Salah satunya adalah tentang pembangunan desa.

“Terpilihnya Bojonegoro sebagai pilot project OGP, harus kita maksimalkan untuk membangun tata pemerintah yang baik, mulai dari Pemerintah Daerah Sampai Pemerintah Desa. Karena bagaimanapun juga, desa menjadi ujung tombak pembangunan,” jelas Aw. Syaiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute.

Ia pun menjelaskan bahwa agar masyarakat Bojonegoro bisa merasakan dampak sebelum dan setelah terpilihnya Bojonegoro sebagai pilot project OGP, maka momentum OGP harus dimanfaatkan untuk menata pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, ruang partisipasi dan inovasi kebijakan pemerintah desa.

“Hal yang paling sederhana misalnya, setelah Bojonegoro terpilih OGP masyarakat mudah mendapatkan akses informasi tentang anggaran desa, ruang partisipasi dibuka lebar untuk masyarakat dan lain sebagainya,” kata pria yang sering dipanggil Awe tersebut.

Menurut Awe, ketika masyarakat merasakan manfaat dan perbedaan sebelum dan setelah Kabupaten Bojonegoro menjadi pilot project OGP, maka ini otomatis akan berlanjut seterusnya, meskipun berganti bupati. Karena dampak positif dari OGP ini telah dirasakan seluruh masyarakat Bojonegoro, maka masyarakat pasti menginginkan ini diteruskan, bahkan ditingkatkan. “Jadi bupati berikutnya tidak mungkin tidak akan meneruskan, wong nyoto-nyoto memberikan nilai positif kok,” ujar Awe.

Berkaitan dengan Renaksi OGP Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro Institute telah menawarkan beberapa rencana aksi dalam beberapa pertemuan dengan tim penyusun renaksi. Rencana aksi untuk isu pembangunan desa; Pertama, membangun mekanisme transparansi anggaran dan keterbukaan informasi Pemerintah Desa. Diantaranya desa harus punya media publikasi anggaran dan perencanaan, baik off-line maupun on-line. Media Off-line, misalnya media luar ruang/papan anggaran untuk mempublikasikan anggaran desa. Pemerintah Desa juga diharapkan menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Informasi Publik dan disusun dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Lalu ditetapkan dalam Perdes (Peraturan Desa) ataupun Keputusan Kepala Desa.

Selanjutnya karena OGP mensyaratkan adanya penggunaan inovasi dan Information Technology (IT), maka desa harus didampingi agar bisa mengembangkan inovasi dan IT berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami juga mengusulkan agar setiap tahun diadakan pemilihan duta desa terbuka, village open government and partnership. Agar ada reward bagi desa-desa yang sudah menjalankan prinsip-prinsip Open Government Partnership ini,” jelas Awe.

Usulan renaksi kedua, melakukan percepatan otonomi desa melalui optimalisasi Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) dan pencapaian untuk SDGs (Sustainable Development Goals). “Ini lebih menekankan pada pengawalan GDSC dan SDGs,” kata Awe.

Menurut Awe, dalam GDSC dan SDGs ini banyak indikator yang berkaitan, sehingga ketika GDSC ini benar-benar dijalankan dengan sendirinya target SDGs akan mengikuti. Oleh sebab itu, agar GDSC ini bisa optimal maka perlu pengawalan intensif dan keterlibatan semua pihak. Termasuk juga penggunaan IT untuk memudahkan pengelolaan data, monitoring dan evaluasi (monev).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *