Bojonegoro – Sebagai daerah penghasil migas dengan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tertinggi ke dua di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, belum mampu menurunkan angka kemiskinan di wilyahnya secara signifikan.

Meskipun Bojonegoro telah berhasil keluar dari daftar 10 kabupaten termiskin di Jatim, namun jumlah warga miskinnya masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang disampai Bojonegoro Institute (BI), angka kemiskinan Bojonegoro mencapai 14.34 persen atau sekitar 178 ribu jiwa.

“Pemkab Bojonegoro harus tetap fokus dan menjadikan penurunan kemiskinan sebagai agenda prioritas pembangunan,” kata Direktur BI, A.W. Syaiful Huda kepada suarabanyuurip.com, Jumat (23/3/2018).

Lembaga swadaya masyarakat lokal yang konsen terhadap industri migas dan keterbukaan pemerintahan ini mengungkapkan, berdasarkan kajian dan pendataan yang dilakukan selama ini basis-basis kemiskinan di Bojonegoro berada di daerah-daerah sekitar hutan.

“Mayoritas mereka masyarakat petani yang kadang hanya bisa panen sekali dalam setahun, ” tegas Awe, nama panggilannya.

Oleh karenanya, ia meminta Pemkab harus berpihak pada masyarakat miskin, yang dibuktikan dengan kebijakan penganggaran yang lebih berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan (pro-poor). Terlebih lagi, dalam beberapa waktu yang lalu, banyak wilayah Kabupaten Bojonegoro diterjang banjir berkali-kali, sehingga menyebabkan masyarakat  yang umumnya petani mengalami kerugian besar.

Pemuda berpawakan ramping dengan style rambut gondrong ini menyoroti anggaran pembelian mobil dinas yang nantinya akan diberikan pada 10 orang yang duduk di forum pimpinan daerah (Forpimda) Bojonegoro. Menurutnya, pembelian mobil dinas ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini, khususnya para petani yang baru saja mengalami gagal panen.

“Faktor utama kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi, sebab kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah. Di sisi lain, kebutuhan dasar terus mengalami peningkatan,” jelasnya.

Awe menghitung, jika anggaran Rp6,4 milyar untuk pembelian mobil dinas Forpimda ini seandainya digunakan untuk pengentasan kemiskinan, misalnya dengan cara memberikan suntikan modal usaha untuk keluarga miskin, Rp2,5 juta  per-keluarga, maka akan ada sekitar 2.560 ribu kelurga miskin yang dapat ditangani dan menerima manfaat dari program tersebut.

“Misalnya 2,5 juta ini dirupakan pembelian kambing untuk rumah tangga miskin, yang berada di sekitar hutan, masing-masing keluarga bisa dapat antara 4-5 ekor kambing. Lumayan kan untuk usaha sampingan warga miskin,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro,  ibnu Soeyuti, menjelaskan anggaran Rp6,4 miliar untuk pembelian 10 mobil dinas  Forpimda ini telah disepakati tahun 2017 lalu. Masing-masing mobil forpimda dianggaran Rp500 juta.

“Sisanya Rp1,4 untuk pembelian mobil dinas organisasi perangkat daerah,” tegas Ibnu.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, I Nyoman Sudana, menjelaskan, untuk mengentas kemiskinan ini pemkab memakai sistem pemantauan kemiskinan berbasis Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2010 lalu.

“Di dalam itu terdpat sejumlah variabel yang sangat jeli untuk mengukur keberhasilan pembangunan, termasuk mengurangi angka kemiskinan,” jelas Nyoman.

Namun demikian, dirinya mengakui lambatnya penurunan kemiskinan Bojonegoro. Hal ini dipengerahui beberapa faktor antara lain karakteristik penduduk miskin yang kronis, banyak program yang kurang tepat baik lokasi maupun sasaran, lemahnya sinergi antara lintas sektoral.

 

Sumber-SuaraBanyuurip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *