Bojonegoro-Divisi Informasi dan Teknologi (IT) Bojonegoro Institut (BI), Riyadi mengatakan, Siipp.net adalah laman yang menyediakan informasi tentang tender proyek di Bojonegoro dan pengembangan dari Bojonegoro Open System (BOS).

Sistem Informasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (SIIPP) yang kemudian dibuat nama Siipp.net ini, masyarakat umum bisa mendapatkan informasi tentang tender proyek di Bojonegoro pada kurun waktu tertentu. “Di laman ini, masyarakat bisa dapatkan informasi soal tender proyek,” ujarnya Riyadi di Bojonegoro, Rabu 24-7-2019.

Selain itu, lanjut Riyadi, di dalamnya juga ada menu pengaduan. Dengan demikian masyarakat dapat mengadukan tentang pelaksanaan proyek yang sedang berjalan. “Publik bisa mengakses data-data secara mudah, dan melihat implementasi juga hasil dari proyek pengadaan,” tandasnya.

Menurutnya, tansparansi atau keterbukaan anggaran diyakini dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah, khususnya anggaran proyek infrastrutur.

Sebagai catatan, selama ini pemerintah sudah menyediakan layanan untuk transparansi tender proyek. Yaitu malalui website Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE). Website yang disediakan yakni www.lkpp.go.id atau lpse.bojonegorokab.go.id.

Namun webiste itu disediakan untuk para penyedia barang dan jasa, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pemantauan secara utuh. Misalnya tentang nomor telepon penanggung jawab penyedia barang dan jasa atau biasa disebut kontraktor.

Upaya masyarakat untuk meningkatkan perannya dalam pengawasan pengadaan tender dilakukan oleh Bojonegoro Instritute (BI). Yaitu menyediakan website agar masyarakat Bojonegoro mendapatkan informasi utuh dan masyarakat mengawasi perkembangan sebuah proyek di daerah.

Setelah dilaunching akhir tahun 2018 lalu, BI sebagai pemangku laman atau aplikasi ini telah menerima pengaduan dari masyarakat. Misalnya awal tahun 2019, masyarakat Desa Pacul mengadukan pembangunan drainase saluran air yang tidak diselesaikan oleh kontraktor. Mendapatkan pengaduan itu BI berinisiatif mengundang Bagian Pembangunan Pemkab Bojonegoro untuk menyampaikan pengaduan agar ditindak lanjuti melalui OPD terkait.
“Siipp dapat dijadikan bahan kajian oleh pemangku kepentingan untuk program dan strategi kebijakan khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,”pungkas Riyadi.

 

Sumber: Damarkita.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *