By: Ahsanul Minan

Bojonegoro Institute – Hari Selasa, 15 Juli 2014 mengadakan kegiatan diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro. Diskusi mulai pukul 08.30 di ruang Kepala BPS Bojonegoro. Hadir dari Bojonegoro Institute, Aw. Saiful Huda, Abdul Muis, Ika Wulan, dan Ahsanul Minan. Sedangkan dari BPS, Abdul Jamil (Kepala BPS), Inayah, dan Agus Bedjo.

Pembicaan dalam diskusi, dimulai dari permasalahan data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, peran BPS mulai dari pendataan, pengolahan data hingga publikasi. Menurut Abdul Jamil, tugas dan fungsi BPS telah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 1997, yakni diantaranya tentang fungsi pendataan statistic.

“Dalam melakukan pendataan kemiskinan, BPS memiliki dasar dan prosedur yang dibuat sendiri. Termasuk mengenai metodologi yang dipakai”, Jelas Abdul Jamil.

Dijelaskan olehnya, dalam mengukur kemiskinan, BPS memiliki parameter yang sudah ditetapkan secara nasional. Ada 14 (empat belas) indikator. Dalam kesempatan ini, dijelaskan pula tentang mekanisme pendataan, seperti perekrutan dan pelatihan untuk petugas pendataan.

Aw. Saiful Huda, menuturkan bahwa untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dibutuhkan peran dari berbagai pihak. Kemiskinan menurutnya, disebabkan oleh banyak faktor, multi-dimensional. Karenanya, menurut dia, masing-masing pihak yang terkait atau berhubungan dengan persoalan kemiskinan harus membangun sinergi, dengan selalu berkoordinasi agar ada keselarasan, ada fokus dan lokus yang tepat.

“Perlu sinergi, dan ter-ingrasinya program-program penanggulangan kemiskinan. Karena, selama ini saya melihat masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri”,

Dikatakan juga oleh Abdul Muis, bahwa BPS selaku pihak yang memiliki data kemiskinan, memiliki andil besar dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Menurutnya penanggulangan kemiskinan itu harus fokus, tepat sasaran. Karenannya harus jelas siapa yang miskin, dimana dan apa penyebab yang menjadikan mereka miskin.

Diakhir acara audiensi, dikatakan oleh Abdul Muis bahwa Bojonegoro Institute akan mendorong adanya resouce center, suatu pusat data tengan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini, dianggap penting karena pusat data itu akan menjadi pijakan, dasar dalam membuat program-program penanggulangan kemiskinan. Baik pihak pemerintah, ataupun jika ada pihak swasta yang juga ingin ikut berperan dalam pengentasan kemikinan di Kabupaten Bojonegoro. Fokus atau tepat sasaran dapat tercapai, jika masing-masing pihak berpegang pada data yang sudah ada.

Abdul Jamil, juga mengapresiasi Bojonegoro Institute, tentang ide resource center. BPS akan terbuka, dan siap membantu dalam bentuk support data yang dibutuhkan, utamnya berkaitan dengan persoalan kemiskinan (ahsan).

BI; Perlunya Integrasi Data dalam Penanggulangan Kemiskinan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *